(06/07) Ketika gerak pembangunan kita, terkonfirmasi
(06/07) Menghidupkan rantai nilai
(06/07) Menyelesaikan antara “telur atau ayam”
(06/07) Layanan Infrastruktur apa yang bisa kita wujudkan dengan dana Rp1 Triliun ?
(06/07) Pembangunan, Bukan Pembingungan
(06/07) Mendudukkan Pertanggungjawaban
(26/07) Mudik, Pergeseran Konsumsi Bandwidth Kita.
(26/07) "Menilai" Sendiri Kondisi Infrastruktur Kita
(26/07) Mentertawakan Diri Sendiri - Timpangnya Kecanggihan Fasilitas, Operatorship, dan Kesadaran Pengguna
(26/07) Pergerakan Sumber Daya Selama Mudik - Pembelajaran Tiada Akhir
(26/07) Setelah Semua Transportasi Massal, Terbangun
(26/07) Gimana Caranya Agar Pembangunan Infrastruktur Cepat Selesai dan Beroperasi Melayani Masyarakat Secara Tepat Waktu?
(09/08) Klasifikasi Infrastruktur menurut PaBim
(17/10) Seri Mengingat – Jembatan Ampera
(18/10) Seri Mengingat - Sistem Gerak Elevasi dan Depresi Jembatan Ampera
(19/10) Seri Mengingat - Ide dibalik Jembatan Ampera
(20/10) LRT Pendamping Jembatan Ampera
(24/10) 9 Ruas Jalan Tol Trans Jawa Era Presiden Jokowi
(25/10) MRT dan LRT, Moda Transportasi Ibukota (yang seharusnya)
(26/10) Manfaat Panel Surya Bagi Pulau-pulau 3T (Terdepan,Terluar dan Tertinggal)
(30/10) 4 Moda Transportasi Jelang Asian Games 2018
(31/10) Sumber Air Bersih di Jakarta
(01/11) Fasilitas Pendidikan di Indonesia
(02/11) Infrastruktur Telekomunikasi di Indonesia
(07/11) Seri Mengingat – 5 Jembatan Sejarah Peninggalan Zaman Belanda

Seri Mengingat - Ide dibalik Jembatan Ampera

By infranesia | Oct 19, 2017

Infranesia - Infranesia mencoba menelusuri ide dibalik pembangunan Jembatan Ampera ini dan cukup kaget bahwa ternyata ide pembangunannya jauh sebelum NKRI lahir, yaitu pada tahun 1906. Ide pertama tersebut kalah populer saat itu dibandingkan dengan prioritas membangun Kota Bandung untuk mengikuti kontes kota-kota kolonial di Afrika Selatan (Terbukti, akhirnya Kota Bandung dinobatkan sebagai kota koloni terbaik sedunia, pada saat itu).

Pada tahun 1924, Residen Palembang Le Cocq de Ville berangkat ke Batavia (sekarang Jakarta) untuk mengemukakan kembali ide pembangunan Jembatan di atas Sungai Musi tersebut kepada Gubernur Jenderal pada suatu acara di Buitenzorg (sekarang Bogor).

Perjuangan de Ville membuahkan kabar gembira bagi masyarakat dengan dibuatnya rancangan jembatan oleh arsitek temannya dan disetujuinya rencana pembangunan jembatan oleh Gubernur Jenderal pada tahun 1928. Namun demikian, dengan alasan adanya resesi dunia 1929, maka Pemerintah Hindia Belanda di Batavia mengambil kebijakan untuk menghentikan proyek-proyek raksasa termasuk Jembatan di Kota Palembang tersebut.

( Baca Juga :  Seri Mengingat - Sistem Gerak Elevasi dan Depresi Jembatan Ampera )

Setelah Indonesia merdeka, Ide de Ville ini dihidupkan kembali. Tahun 1956 dibentuklah Parlemen Daerah Peralihan Awal untuk Kota Palembang dan langsung melaksanakan Sidang Pleno yang keputusannya adalah membangun jembatan di atas Sungai Musi tersebut dan memberikan nama “Jembatan Musi”.

Setahun berlalu dan dana sebagai modal awal pembangunan sampai dengan tahun1957, hanya terkumpul Rp 30.000,-. Karena dana tidak cukup, maka beberapa pemimpin Palembang seperti Gubernur Bastari, Penguasa Perang Daerah Kolonel Harun Sohar, Walikota Ali Amin dan seorang pengusaha bernama Indra Caya, berusaha menemui Bung Karno yang baru saja pulang dari lawatannya ke beberapa Negara.

Melihat rancangannya yang sedemikian sederhana, Bung Karno menolak rancangan awal dan meminta kepada arsitek Jepang untuk merancang ulang Jembatan Musi ini dan membangun boulevard di kedua sisi jembatan. Bung Karno meminta agar Jembatan itu bisa bertahan 100 tahun bahkan lebih (Arsitek Jepang dikenal amat paham bagaimana membangun Jembatan di wilayah dengan risiko gempa tinggi, dan karenanya mereka menyanggupinya).

Pada tahun 1965, Jembatan Musi selesai dibangun. Untuk mengenang jasa Bung Karno, masyarakat masyarakat Palembang berencana memberikan nama Jembatan Bung Karno. Namun karena situasi perubahan politik pada saat itu, maka penamaan tersebut diubah menjadi menjadi Jembatan Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat”), sebagaimana kita kenal hingga saat ini.