(06/07) Ketika gerak pembangunan kita, terkonfirmasi
(06/07) Menghidupkan rantai nilai
(06/07) Menyelesaikan antara “telur atau ayam”
(06/07) Layanan Infrastruktur apa yang bisa kita wujudkan dengan dana Rp1 Triliun ?
(06/07) Pembangunan, Bukan Pembingungan
(06/07) Mendudukkan Pertanggungjawaban
(26/07) Mudik, Pergeseran Konsumsi Bandwidth Kita.
(26/07) "Menilai" Sendiri Kondisi Infrastruktur Kita
(26/07) Mentertawakan Diri Sendiri - Timpangnya Kecanggihan Fasilitas, Operatorship, dan Kesadaran Pengguna
(26/07) Pergerakan Sumber Daya Selama Mudik - Pembelajaran Tiada Akhir
(26/07) Setelah Semua Transportasi Massal, Terbangun
(26/07) Gimana Caranya Agar Pembangunan Infrastruktur Cepat Selesai dan Beroperasi Melayani Masyarakat Secara Tepat Waktu?
(09/08) Klasifikasi Infrastruktur menurut PaBim
(17/10) Seri Mengingat – Jembatan Ampera
(18/10) Seri Mengingat - Sistem Gerak Elevasi dan Depresi Jembatan Ampera
(19/10) Seri Mengingat - Ide dibalik Jembatan Ampera
(20/10) LRT Pendamping Jembatan Ampera
(24/10) 9 Ruas Jalan Tol Trans Jawa Era Presiden Jokowi
(25/10) MRT dan LRT, Moda Transportasi Ibukota (yang seharusnya)
(26/10) Manfaat Panel Surya Bagi Pulau-pulau 3T (Terdepan,Terluar dan Tertinggal)
(30/10) 4 Moda Transportasi Jelang Asian Games 2018
(31/10) Sumber Air Bersih di Jakarta
(01/11) Fasilitas Pendidikan di Indonesia
(02/11) Infrastruktur Telekomunikasi di Indonesia
(07/11) Seri Mengingat – 5 Jembatan Sejarah Peninggalan Zaman Belanda

Menghidupkan rantai nilai

By bimam | Jul 06, 2017

Ribut keterbatasan kemampuan dana APBN/APBD dalam membangun layanan infrastruktur semenjak tahun 2005 rasanya telah mulai memasuki tahapan ide penyelesaiannya. Setelah 12 tahun, kini mulai disadari bahwa rantai nilai dari terbangunnya suatu aset infrastruktur harus benar-benar terpetakan dan dikendalikan. Prioritas pembangunan jalan ditentukan oleh manfaat ekonomi tertinggi, kenaikan harga tanah di sekitar aset infrastruktur semestinya tercermin dalam Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mendasari nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) - nya, atau penguasaan kawasan telah dilakukan Pemerintah terlebih dahulu sebelum membangun infrastruktur penunjangnya.

Bos Kereta Api tahu persis kumpulan orang di stasiun butuh tempat duduk untuk menunggu, kopi dan makanan kecil, bahkan makan besar. Karenanya stasiun diperbesar, dibuat nyaman dan lapak-lapaknya disewakan untuk para pedagang. Pedagang untung karena ramai, penumpang senang karena terlayani. Kereta api juga senang karena bisa meningkatkan pendapatan dan tetap kompetitif dengan harga tiket yang terjangkau masyarakat. Belum lagi sederet papan reklame yang pasti laku disewa karena pengiklan yakin bakal banyak orang yang melihat. Juga ATM Bank, paket, taxi, dan layanan jasa lainnya.

Pasar tradisional dengan bentuk area persegi panjang bervoid tinggi dapat dibentuk dari tembok-tembok belakang ruko-ruko komersial yang dibangun mengitarinya. Tak bakal ada lagi kesan becek, karena pemeliharaan pasarnya bisa tersubsidi dari ruko komersial, sementara pancingan pengunjung ruko tertopang oleh pengunjung pasar.

Lebih maju lagi, upaya untuk membangun infrastruktur adalah dengan mencontoh salah satu kepala daerah yang menerapkan semacam penalty / kompensasi atas pelampauan Koefisien Luas Bangunan KLB) yang dilakukan oleh pengembang.  Pelampauan KLB dikompensasi dengan kewajiban menanam pohon, membangun taman, saluran air, hingga membangun aset infrastruktur yang sanggup mengurai kemacetan dalam jangka panjang. (BIM)

*Pic source: www.unsplash.com (by: martin reisch)