(06/07) Ketika gerak pembangunan kita, terkonfirmasi
(06/07) Menghidupkan rantai nilai
(06/07) Menyelesaikan antara “telur atau ayam”
(06/07) Layanan Infrastruktur apa yang bisa kita wujudkan dengan dana Rp1 Triliun ?
(06/07) Pembangunan, Bukan Pembingungan
(06/07) Mendudukkan Pertanggungjawaban
(26/07) Mudik, Pergeseran Konsumsi Bandwidth Kita.
(26/07) "Menilai" Sendiri Kondisi Infrastruktur Kita
(26/07) Mentertawakan Diri Sendiri - Timpangnya Kecanggihan Fasilitas, Operatorship, dan Kesadaran Pengguna
(26/07) Pergerakan Sumber Daya Selama Mudik - Pembelajaran Tiada Akhir
(26/07) Setelah Semua Transportasi Massal, Terbangun
(26/07) Gimana Caranya Agar Pembangunan Infrastruktur Cepat Selesai dan Beroperasi Melayani Masyarakat Secara Tepat Waktu?
(09/08) Klasifikasi Infrastruktur menurut PaBim
(17/10) Seri Mengingat – Jembatan Ampera
(18/10) Seri Mengingat - Sistem Gerak Elevasi dan Depresi Jembatan Ampera
(19/10) Seri Mengingat - Ide dibalik Jembatan Ampera
(20/10) LRT Pendamping Jembatan Ampera
(24/10) 9 Ruas Jalan Tol Trans Jawa Era Presiden Jokowi
(25/10) MRT dan LRT, Moda Transportasi Ibukota (yang seharusnya)
(26/10) Manfaat Panel Surya Bagi Pulau-pulau 3T (Terdepan,Terluar dan Tertinggal)
(30/10) 4 Moda Transportasi Jelang Asian Games 2018
(31/10) Sumber Air Bersih di Jakarta
(01/11) Fasilitas Pendidikan di Indonesia
(02/11) Infrastruktur Telekomunikasi di Indonesia
(07/11) Seri Mengingat – 5 Jembatan Sejarah Peninggalan Zaman Belanda

Fasilitas Pendidikan di Indonesia

By infranesia | Nov 01, 2017

Dok. Radarcirebon.com

 

 

InfranesiaPendidikan menjadi modal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas suatu negara agar lebih maju, dengan adanya pendidikan kita bisa mengetahui berbagai macam informasi serta mendapatkan pendidikan moral, kedisiplinan, agama, sosial dan masih banyak lagi yang bisa kita dapatkan. 

Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan, seperti gedung, ruang belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan seperti meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas atau prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun atau taman sekolah, jalan menuju ke sekolah dan lain nya. 

Jika kita sedikit menengok ke daerah terluar, terdepan dan terpencil masih banyak fasilitas pendidikan yang belum merata secara bangunan fisik, masih jauh di kategorikan layak untuk digunakan sebagai proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Namun, bagaimana peran pemerintah meratakan fasilitas pendidikan yang layak, khususnya di daerah terluar, terdepan dan terpencil? Padahal fokus pemerintah saat ini tengah membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas.

Baca Juga : Sumber Air Bersih di Jakarta

Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut , bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 30 Desember 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang percepatan penyediaan infrastruktur prioritas. Dalam Perpres ini, pemerintah menambahkan infrastruktur fasilitas pendidikan, infrastruktur kawasan, infrastruktur pariwisata, dan infrastruktur kesehatan ke dalam jenis infrastruktur prioritas dari yang sebelumnya ada.

Infrastruktur pendidikan itu meliputi sarana pembelajaran, laboratorium, pusat pelatihan, pusat penelitian, sarana prasarana penilitian dan pengembangan, ruang praktik siswa, perpusatakaan, fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan.

Dalam rangka mewujudkan pemerataan akses pada layanan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan bantuan pembangunan sarana prasarana pendidikan senilai Rp156,278 miliar kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kesempatan yang sama, Mendikbud menandatangani 5 prasasti pembangunan unit sekolah baru di NTT. Selain SMP Negeri 8 Kupang Timur, terdapat pula prasasti pendirian unit sekolah baru Sekolah Dasar Negeri Palanggay di kabupaten Sumba Timur, Sekolah Menengah Atas 1 Inerie di kabupaten Ngada, Sekolah Menengah Kejuruan Santo Markus di kabupaten Sikka, dan Sekolah Keberbakatan Olahraga Flobamorata di kota Kupang. 

Menurut Dirjen Hamid, afirmasi akan terus diberikan untuk daerah dengan angka partisipasi yang masih rendah. Berdasarkan Data dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan tahun 2016, angka partisipasi murni provinsi NTT untuk tingkat SD sebesar 92,1 persen, dan SMP 67,6 persen. Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah mencapai 56,3 persen.

Sebelumnya di tahun 2016, Kemendikbud telah memberikan bantuan pembangunan sarana prasarana pendidikan senilai Rp.303,106 untuk pembangunan 80 unit sekolah baru, 375 ruang kelas baru, 170 ruang perpustakaan, 75 laboratorium dan merehabilitasi 1.223 ruang belajar. Selain itu, Kemendikbud juga memberikan bantuan penyediaan toilet yang layak untuk sekolah-sekolah di NTT. Di tahun 2017 ini pemerintah membantu pembangunan 14 unit sekolah baru di NTT.  

Terhitung sampai bulan Juli 2017, pemerintah telah membantu merevitalisasi 49 sekolah dan membangun 114 sekolah garis depan (SGD) baru di berbagai titik. Selain itu, sepanjang 2017 ini Kemdikbud membantu penyediaan 11 sekolah untuk memberikan layanan khusus pada peserta didik berkebutuhan khusus. 

Afirmasi perbaikan sarana dan prasarana kejuruan sampai Juli 2017 mencapai 216 unit sekolah baru (USB), 6.306 ruang kelas baru (RKB). Kemdikbud juga membantu proses rehabilitasi 2.564 SMK serta 2.278 ruang praktik. 

Walaupun demikian, Pemerataan Sarana dan Prasarana di Sekolah masih banyak membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sekolah, dan Komite Sekolah untuk jujur dan transparan mengenai pengadaan Sarana dan Prasarana sekolah agar terwujudnya pemerataan Sarana dan Prasana Sekolah untuk Pendidikan Indonesia yang lebih baik.

Apalagi sekarang ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengizinkan Komite Sekolah menggalang dana. Namun, dilarang melakukan pungutan pada murid dan wali murid. Dalam Pasal 10, disebutkan bahwa Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lain oleh Komite Sekolah dilakukan dalam bentuk bantuan atau sumbangan sukarela. Dengan kata lain bukan dalam bentuk pungutan melalui keputusan Komite Sekolah yang besarannya ditentukan. Keseluruhan prosesnya juga dipertanggungjawabkan secara transparan. 

 

Referensi:

Kementerian Pendidikan Kebudayaan