(06/07) Ketika gerak pembangunan kita, terkonfirmasi
(06/07) Menghidupkan rantai nilai
(06/07) Menyelesaikan antara “telur atau ayam”
(06/07) Layanan Infrastruktur apa yang bisa kita wujudkan dengan dana Rp1 Triliun ?
(06/07) Pembangunan, Bukan Pembingungan
(06/07) Mendudukkan Pertanggungjawaban
(26/07) Mudik, Pergeseran Konsumsi Bandwidth Kita.
(26/07) "Menilai" Sendiri Kondisi Infrastruktur Kita
(26/07) Mentertawakan Diri Sendiri - Timpangnya Kecanggihan Fasilitas, Operatorship, dan Kesadaran Pengguna
(26/07) Pergerakan Sumber Daya Selama Mudik - Pembelajaran Tiada Akhir
(26/07) Setelah Semua Transportasi Massal, Terbangun
(26/07) Gimana Caranya Agar Pembangunan Infrastruktur Cepat Selesai dan Beroperasi Melayani Masyarakat Secara Tepat Waktu?
(09/08) Klasifikasi Infrastruktur menurut PaBim
(17/10) Seri Mengingat – Jembatan Ampera
(18/10) Seri Mengingat - Sistem Gerak Elevasi dan Depresi Jembatan Ampera
(19/10) Seri Mengingat - Ide dibalik Jembatan Ampera
(20/10) LRT Pendamping Jembatan Ampera
(24/10) 9 Ruas Jalan Tol Trans Jawa Era Presiden Jokowi
(25/10) MRT dan LRT, Moda Transportasi Ibukota (yang seharusnya)
(26/10) Manfaat Panel Surya Bagi Pulau-pulau 3T (Terdepan,Terluar dan Tertinggal)
(30/10) 4 Moda Transportasi Jelang Asian Games 2018
(31/10) Sumber Air Bersih di Jakarta
(01/11) Fasilitas Pendidikan di Indonesia
(02/11) Infrastruktur Telekomunikasi di Indonesia
(07/11) Seri Mengingat – 5 Jembatan Sejarah Peninggalan Zaman Belanda

Pembangunan, Bukan Pembingungan

By bimam | Jul 06, 2017

Seorang walikota bercerita bagaimana dirinya terjebak dalam masalah koordinasi pembangunan jalan untuk mengurai kemacetan di kotanya. Ternyata, tidak semua jalan di wilayahnya ada dalam kendali dirinya.  Di samping jalan kota yang dicatat sebagai asetnya, di wilayahnya juga ketempatan jalan milik provinsi dan juga beberapa jalan negara. Sungguhpun dia berani menanggung semua biaya pembangunan/peningkatan/pelebaran semua jalan-jalan tersebut agar macet dapat terurai, namun administrasi koordinasi kewenangan menghentikan langkahnya.

Masyarakat akhirnya “terpaksa” tahu hambatan yang dihadapinya. Masyarakat dipaksa mencerna logika kewenangan antar tingkatan pemerintahan yang lebih menjadi hambatan ketimbang penyelesaian. Masyarakat yang seharusnya menerima pelayanan sebagai reward kepatuhan membayar pajak, masih dibingungkan oleh kegaduhan seperti itu.

Bicara soal koordinasi, luangkanlah sedikit waktu untuk belajar ke negeri sakura. Di balik nama-nama instansi yang tidak umum di sana, pasti terdapat cerita kegagalan koordinasi yang melatarbelakanginya. Begitu ditemukan masalah koordinasi antar instansi, pasti diselesaikan dengan menggabungkannya. Tak soal namanya aneh, yang penting persoalannya selesai. Dalam permasalahan jalan di atas, bisa saja semua instansi yang mengurus jalan dilebur menjadi satu, atau jalan-jalan yang membentuk satu rangkaian dihibahkan saja menjadi dibawah kewenangan satu instansi.

Dan bicara soal pelayanan, saya jadi teringat film lama soal pelayan hotel. Mereka justru dianggap berhasil kalau tamu-tamu hotel tidak melihat tampak fisik mereka bekerja namun merasakan kenyamanan hasilnya. Reformasi mental pelayanan kita, (pasti) bisa menuju ke sana. (BIM)

Sumber foto: www.unsplash.com (by: John Towner)