(06/07) Ketika gerak pembangunan kita, terkonfirmasi
(06/07) Menghidupkan rantai nilai
(06/07) Menyelesaikan antara “telur atau ayam”
(06/07) Layanan Infrastruktur apa yang bisa kita wujudkan dengan dana Rp1 Triliun ?
(06/07) Pembangunan, Bukan Pembingungan
(06/07) Mendudukkan Pertanggungjawaban
(26/07) Mudik, Pergeseran Konsumsi Bandwidth Kita.
(26/07) "Menilai" Sendiri Kondisi Infrastruktur Kita
(26/07) Mentertawakan Diri Sendiri - Timpangnya Kecanggihan Fasilitas, Operatorship, dan Kesadaran Pengguna
(26/07) Pergerakan Sumber Daya Selama Mudik - Pembelajaran Tiada Akhir
(26/07) Setelah Semua Transportasi Massal, Terbangun
(26/07) Gimana Caranya Agar Pembangunan Infrastruktur Cepat Selesai dan Beroperasi Melayani Masyarakat Secara Tepat Waktu?
(09/08) Klasifikasi Infrastruktur menurut PaBim
(17/10) Seri Mengingat – Jembatan Ampera
(18/10) Seri Mengingat - Sistem Gerak Elevasi dan Depresi Jembatan Ampera
(19/10) Seri Mengingat - Ide dibalik Jembatan Ampera
(20/10) LRT Pendamping Jembatan Ampera
(24/10) 9 Ruas Jalan Tol Trans Jawa Era Presiden Jokowi
(25/10) MRT dan LRT, Moda Transportasi Ibukota (yang seharusnya)
(26/10) Manfaat Panel Surya Bagi Pulau-pulau 3T (Terdepan,Terluar dan Tertinggal)
(30/10) 4 Moda Transportasi Jelang Asian Games 2018
(31/10) Sumber Air Bersih di Jakarta
(01/11) Fasilitas Pendidikan di Indonesia
(02/11) Infrastruktur Telekomunikasi di Indonesia
(07/11) Seri Mengingat – 5 Jembatan Sejarah Peninggalan Zaman Belanda

Mendudukkan Pertanggungjawaban

By bimam | Jul 06, 2017

Menghadirkan negara. Yesss!! Pada akhirnya, Indonesia memasuki masa di mana kesadaran untuk mendudukkan “siapa melakukan apa” menjadi kembali ke track yang semestinya.

Sudahlah…. Mau dibahas kayak apapun, kewajiban menyediakan infrastruktur dan seabreg layanan kepentingan bersama adalah kewajiban negara – untuk itulah pemerintahan dibentuk.

Alhamdulillah ribut penambang liar dan illegal, diselesaikan dengan pertanyaan sederhana, “ kalau diberi ijin dan dibina, bagaimana?” maka tidak lagi menjadi penambang illegal dan tidak perlu lagi adegan  kejar-kejaran khan? Bahwa ada konsekuensi “membina” ya itu memang tugas pemerintah.? Alhamdulillah juga, jalan trans papua terbangun tanpa kelamaan ngitung siapa yang mau lewat, BBM satu harga se Indonesia (tanpa efek samping tak tersedia/menghilang), dan sebentar lagi … semen yang menjadi mudah dibeli di manapun berada (dengan harga yang jauh lebih murah dari harga sebelumnya).

Pendekatan seperti itulah yang “dikangenin” sebagian besar dari kita. Dengan tanpa bertele-tele, Negara hadir di setiap masalah warga negara. Tak terkecuali terhadap masalah infrastruktur. Kehadiran negara adalah konsekuensi logis atas keikhlasan warga negara membayar pajak, menghormati kewenangan pemerintah untuk memungutnya dengan memaksa sekalipun, dan bahkan dalam hal tertentu mengintervensi kepentingan individu/kelompok apabila terdapat suatu kepentingan bernegara yang lebih luas.

Pembingungan yang pernah dilakukan dengan mencoba menarik-narik masyarakat untuk ikutan memiliki kewajiban dalam penyediaan infrastruktur, menurut pendapat saya perlu dihentikan. Masyarakat tidak cukup kuat menyelesaikan sendiri-sendiri masalah infrastrukturnya. Dan kalaulah dipaksakan, pasti tidak efisien, tidak tepat sasaran, atau bahkan terkadang justru menimbulkan permasalahan baru.

Ketidakhadiran Negara akan diisi oleh kesepakatan para pemain dengan pendekatan pragmatis. Setiap kebutuhan, pasti akan mencari dan menemukan jalannya sendiri. Benar atau salah menjadi tak dipersoalkan lagi, karena yang penting kebutuhan saat ini…, terpenuhi!

Silakan kumpulkan cerita tentang pelabuhan dan bongkar muat. Atau bagaimana membuka jalan akses ke pusat kegiatan bisnis, seperti perkebunan, resort wisata, atau bahkan perumahan. Banyak distribusi biaya yang “terasakan tapi tak terkatakan”. Namun secara pragmatis semuanya bisa diterima karena konsumen masih bersedia bayar dan masyarakat sekitar tidak juga meributkannya. Komoditi perkebunan terjual, paket wisata ke resort terjual dan rumah yang dibangun pengembang terjual.

Saya termasuk yang setuju untuk membuka inisiatif swasta dalam membangun infrastruktur. Hanya saja, inisiatif tersebut haruslah diadopsi, dilegalisasi, dan diinternalisasi sebagai bagian dari perencanaan pemerintah. Hindarilah praktek yang justru mengembalikan inisiatif dimaksud dengan mendorong swasta untuk “memimpin” dalam eksekusinya. Swasta cukup diberikan kompensasi atas inisiatif tersebut atas dasar nilai tambahnya terhadap perencanaan pemerintah yang menjadi lebih baik.

 

Singkat kata, untuk urusan infrastruktur, Pemerintah adalah komandannya. Pemerintah harus menentukan apa yang mau dibangun, yang mana duluan yang akan dibangun, bagaimana mekanisme pengoperasiannya, dibiayai APBN/APBD atau kerjasama dengan swasta, serta berapa ongkos yang dibebankan kepada masyarakat pengguna. Dan sebagai warga negara yang mencintai Indonesia, kita semua wajib mengkritisi dan mendukung keputusan Pemerintah tersebut sesuai profesi dan peran kita masing-masing – tapi tetap……..TIDAK MENGGANTIKANNYA. (BIM)